KEJARI BATANG HARI TAHAN KEPALA DESA LOPAK AUR TERKAIT DUGAAN KORUPSI DANA DESA, KERUGIAN NEGARA SEMENTARA CAPAI Rp542 JUTA

oleh -474 Dilihat

BATANG HARI, JAMBI – Kejaksaan Negeri Batang Hari melalui Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus menetapkan dan melakukan penahanan terhadap seorang tersangka berinisial A, selaku Kepala Desa Lopak Aur, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024.

Penetapan tersangka dan pelaksanaan penahanan tersebut dilakukan pada Selasa, 3 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Batang Hari.

Penetapan tersangka terhadap Aman Bin Zaini (Alm), 48 tahun, didasarkan pada Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-3/L.5.11/Fd.2/11/2026 tanggal 3 November 2026. Selanjutnya, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-4/L.5.11/Fd.2/11/2026 serta Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-1755/L.5.11/Fd.2/11/2026.

Tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 November 2026 sampai dengan 22 November 2026, di Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian.

Dugaan Penyimpangan Dana Desa untuk Tiga Kegiatan

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Desa Lopak Aur, khususnya terhadap tiga kegiatan, yakni pembangunan kios jualan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengadaan bibit ternak, serta pengadaan bibit tanaman pangan.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, pada Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Desa Lopak Aur mengalokasikan anggaran untuk ketiga kegiatan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

  1. Pembangunan Kios Jualan UMKM sebesar Rp515.784.000,00.
  2. Pengadaan Bibit Ternak sebesar Rp170.024.800,00.
  3. Pengadaan Bibit Tanaman Pangan sebesar Rp25.000.000,00.

Namun, dalam pelaksanaannya, ketiga kegiatan tersebut diduga tidak terlaksana sebagaimana perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Desa dengan menggunakan dana yang diperuntukkan bagi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk kepentingan pribadi, yakni bermain judi online.

Akibat dugaan penyimpangan tersebut, pembangunan kios jualan UMKM di Desa Lopak Aur tidak selesai sebagaimana mestinya. Selain itu, dalam kegiatan pengadaan bibit ternak ditemukan beberapa ekor sapi yang telah mati, sementara dalam kegiatan pengadaan bibit tanaman pangan terdapat sejumlah petani yang tidak menerima bibit sebagaimana yang telah direncanakan.

Penyidik juga menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Dokumen pertanggungjawaban atas ketiga kegiatan tersebut diduga baru dibuat dan tidak menggambarkan secara riil pelaksanaan maupun realisasi anggaran yang telah dicairkan.

Kerugian Negara Sementara Capai Rp542.449.376

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara sementara oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Hari melalui Laporan Pemeriksaan Khusus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 pada Desa Lopak Aur, Kecamatan Pemayung, ditemukan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp542.449.376,00 (lima ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

Nilai tersebut merupakan perhitungan kerugian keuangan negara sementara yang menjadi salah satu dasar dalam proses penanganan perkara oleh penyidik.

Dijerat Pasal Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkara ini, tersangka disangkakan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

  • Primair: Pasal 603 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
  • Subsidair: Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sekitar pukul 17.30 WIB, tersangka selanjutnya dibawa menuju Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bulian untuk menjalani masa penahanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh rangkaian kegiatan pengamanan penetapan dan penahanan tersangka berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.

Komitmen Penegakan Hukum dan Penyelamatan Keuangan Negara

Penanganan perkara ini menjadi bagian dari komitmen Kejaksaan Negeri Batang Hari dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, khususnya penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan, pemberdayaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dana Desa merupakan instrumen penting pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Kejaksaan Negeri Batang Hari menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab seluruh aparatur pemerintahan desa dalam mengelola anggaran negara. Setiap penyimpangan yang terbukti memenuhi unsur tindak pidana akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Proses penyidikan perkara ini akan terus berjalan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana yang terjadi serta memastikan pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukan semata-mata memberikan hukuman, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

 

 

Muara Bulian, 04 November 2026.

 

Kejari Batang Hari, melaporkan.

No More Posts Available.

No more pages to load.