BATANG HARI – Di tengah tuntutan transparansi dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, Kejaksaan Negeri Batang Hari terus memperkuat perannya sebagai institusi yang tidak hanya profesional dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga aktif membangun budaya sadar hukum melalui dunia pendidikan.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan menerima kunjungan edukatif mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Graha Karya Muara Bulian. Kegiatan ini menjadi ruang pembelajaran langsung bagi para calon sarjana hukum untuk memahami secara komprehensif tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari, Dr. H. Muhammad Irwan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa keterbukaan Kejaksaan kepada dunia akademik merupakan bagian dari upaya membangun generasi muda yang memiliki pemahaman hukum yang baik serta menjunjung tinggi integritas.
“Mahasiswa merupakan calon-calon pemimpin dan praktisi hukum di masa depan. Karena itu, kami ingin mereka melihat secara langsung bagaimana Kejaksaan bekerja, memahami bahwa penegakan hukum bukan hanya soal penuntutan, tetapi juga menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sinergi antara perguruan tinggi dan Kejaksaan menjadi investasi penting dalam membangun budaya hukum yang kuat di Indonesia,” ujar Kajari Batang Hari.
Kegiatan diawali dengan pemaparan mengenai profil Kejaksaan Negeri Batang Hari, kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, serta berbagai tugas strategis yang dijalankan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan negara dan masyarakat.
Selanjutnya, mahasiswa diajak mengunjungi seluruh bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Batang Hari untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung.
Di Bidang Tindak Pidana Umum, mahasiswa mempelajari proses penanganan perkara mulai dari diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penelitian berkas perkara, penyusunan surat dakwaan, proses persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Mahasiswa juga memperoleh pemahaman mengenai implementasi Restorative Justice, yaitu pendekatan penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan keadaan melalui perdamaian antara korban dan pelaku pada perkara tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut menjadi salah satu wajah penegakan hukum modern yang mengedepankan nilai keadilan substantif.
Kunjungan berlanjut ke Bidang Tindak Pidana Khusus, tempat mahasiswa mempelajari mekanisme penanganan perkara tindak pidana korupsi. Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga upaya pemulihan kerugian keuangan negara dipaparkan secara komprehensif sebagai bagian dari komitmen Kejaksaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Di Bidang Intelijen, mahasiswa dikenalkan dengan fungsi intelijen yustisial yang tidak hanya berorientasi pada deteksi dini dan pengamanan penegakan hukum, tetapi juga berperan aktif dalam penyuluhan hukum, penerangan hukum kepada masyarakat, pengamanan pembangunan strategis, serta upaya pencegahan berbagai potensi pelanggaran hukum.
Kegiatan kemudian dilanjutkan ke Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Pada sesi ini mahasiswa memahami peran Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Pendampingan Hukum, Audit Hukum, hingga Tindakan Hukum Lain bagi negara, pemerintah, BUMN/BUMD maupun masyarakat. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa Kejaksaan juga hadir sebagai pelindung kepentingan negara dalam ranah hukum perdata dan tata usaha negara.
Di Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, mahasiswa memperoleh gambaran mengenai tata kelola barang bukti dan barang rampasan negara yang dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Selain itu, mahasiswa juga memahami pentingnya pemulihan aset sebagai salah satu indikator keberhasilan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada penyelamatan keuangan negara.
Kunjungan ditutup di Bidang Pembinaan, tempat mahasiswa diperkenalkan dengan sistem administrasi yang menopang seluruh pelaksanaan tugas Kejaksaan, mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, Barang Milik Negara, teknologi informasi, hingga administrasi umum.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif. Mereka dapat melihat bagaimana setiap bidang di lingkungan Kejaksaan saling bersinergi dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, modern, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa Kejaksaan Negeri Batang Hari terus membuka ruang kolaborasi dengan dunia pendidikan sebagai bagian dari transformasi Kejaksaan yang semakin transparan, adaptif, dan dekat dengan masyarakat.
Dengan memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan aparat penegak hukum, diharapkan akan lahir generasi muda yang memiliki integritas, kesadaran hukum yang tinggi, serta mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadilan.
Kejaksaan Negeri Batang Hari berkomitmen untuk terus menjadi institusi penegak hukum yang profesional dalam menjalankan kewenangannya, humanis dalam memberikan pelayanan, serta hadir sebagai mitra masyarakat dalam membangun budaya hukum yang kuat menuju Indonesia Emas 2045.
Muara Bulian, 08 Juli 2026
Kejari Batang Hari, Melaporkan
