Kejari Batang Hari
kejari Batanghari

Kejari Batanghari Dorong Investasi dan Optimalisasi PAD sektor perkebunan Kabupaten BatangHari.

Pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021, sekira Pukul 10.35 WiB s.d pukul 13.30 Wib, Bertempat di Aula Kantor Kejaksaan Negeri BatangHari telah dilaksanakan Kegiatan Coffee Morning permasalahan investasi dan optimalisasi pendapatan asli daerah di sektor perkebunan Kabupaten BatangHari.

Kegiatan Coffee morning dipimpin langsung oleh Kajari BatangHari (Dedy Priyo Handoyo, SH), di dampingi Kasat Reskrim Polres BatangHari (Iptu. Piet Yardi, SE.MH), Kasi intel kejari BatangHari (Huda Hazamal,SH,.MH) dan di hadiri oleh Suroso, Arif Fardian, Imron Rosadi (kantor BPN), Rijaludin, Candra Irawan (DPMPTSP), Jumri, Imran (Disbun), Parlaungan, Dodi Martariwandi (Dinas LH), Abdullah, Budiwijaya (Bakeuda).

Sehubungan dengan hal tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Kejari Batang Hari (Dedy Priyo Handoyo, SH) menyampaikan: Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di bidang percepatan investasi sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha dan nota kesepakatan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tanggal 19 Desember 2019 serta guna mendorong Otimalisasi Pendapatan Asli Daerah di sektor perkebunan, Kajari pernah berdiskusi dengan Bupati BatangHari perlu dilakukan langkah-langkah untuk menggali dan menambah Potensi PAD Kabupaten Batang Hari, Untuk membantu defisit anggaran pemerintah daerah. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah di bidang perkebunan.

2. Dinas DPMPTSP (Rijaludin) menyampaikan : Sesuai dengan data di DMPTSP jumlah perusahaan yang terdaftar 27 Perusahaan Perkebunan dan 14 Pabrik, banyak perusahaan perkebunan yang bergerak di Kabupaten Batang Hari dibawah 25 H tetapi menguasi lebih dari 1 ,lokasi / lahan yang seharunya mereka memiliki IUP-B. Perlu dibuat Tim Kabupaten sebagai turunan dari nota kesepakatan J A, BKPM, Kapolri.

3. Dinas Perkebunan (Jumri) menyampaikan : mendorong STDB untuk pemasukan PBB. Sudah ada 1000 lebih yang di dorong untuk membuat STDB agar ada kepastian kepemilikan lahan. Persyaratan membuat STDB adalah adanya alas hak atas lahan yang dikuasai tersebut.

4. BPN/ATR (Suroso) menyampaikan : HGU yang terbit di Kab Batang Hari 309 bidang. 26 badan hukum dan 1 badan hukum koperasi. Dari 26 yang memiliki HGU, beberapa Perusahaan yang belum memiliki HGU.

5. Dinas LH (Parlaungan) menyampaikan: sifatnya hanya membantu pengurusan izin ketika menerima rekomendasi, setelah ada izin RTRW, Izin Lokasi. LH mengeluarkan izin lingkungan.

6. Kasat Reskrim Polres BatangHari (Iptu. Piet Yardi, SE.MH) menyampaikan: BPHTB yang bersumber dari Perkebunan untuk peningkatan PAD Kab.Batang Hari, defisit anggaran sekitar 90 M. Target PAD dari 140 M hanya terrealisasi sebesar 111 M, tentu ada penyebab tidak terealisasinya PAD, perusahaan yang belum memiliki izin harus didorong untuk mengurus perizinan, jika masih menolak maka dapat dilakukan penegakan hukum, tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu pemerintah kabupaten batang hari dalam meningkatkan PAD.

7. Bakeuda (Abdul) menyampaikan: Perlu di buat satgas optimalisasi PAD karena kepatuhan dari WP dan Pelaku Usaha masih rendah, sehingga kami sangat mengapresiasi bantuan dari instansi vertical untuk membantu penagihan pajak.

8. Bahwa diperkirakan kegiatan Coffe Morning (permasalahan investasi dan optimalisasi pendapatan asli daerah di sektor perkebunan Kabupaten BatangHari) akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan juni 2021 bertempat di Aula Kantor Bakeuda Kabupaten Batang Hari dengan mengundang beberapa OPD terkait.

Related posts

Kejaksaan Negeri Batang Hari Melaksanakan In House Training Bersama Bank BRI Untuk Meningkatkan Standar Pelayanan Publik

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penataan Manajemen SDM